LENINISME VS. STALINISME (SEBUAH PERDEBATAN)

Pertengahan tahun 1993, beberapa unit dalam CPP mendeklarasikan pemisahan diri dari kepemimpinan nasional CPP. The Manila-Rizal Regional Committee (MRRC) mendeklarasikan pemisahan diri dari CPP pusat pada tanggal 10 Juli 1993. Sejumlah unit regional dan biro nasional CPP, termasuk komisi provinsi di Visayas, komite regional di di Negros, Panay, Visayas Pusat, Mindanao Pusat, dan Mindanao Barat, Sekretariat tani nasional, dan Komisi Front Persatuan Nasional, kemudian juga memisahkan diri berturutan antara September hinggga Desember tahun lalu.

Unit oposisi ini memiliki alasan kolektif bahwa CPP pusat, yang diketuai oleh Armando Liwanag, atau dikenal juga sebagai Jose Maria Sison, terlalu ilegalis dan absolutisme. Untuk itu mereka menolak dokumen “Reaffirm Our Basic Priciples and Rectify the Error” yang dibuat oleh Liwanag/Sison. “Reaffirm” meng-klaim bahwa perbaikan garis kemenangan militer secara cepat dan insureksionisme adalah penyebab utama kemunduran partai pada 10 tahun terakhir. Untuk itu diperlukan “gerakan rektifikasi” untuk menguatkan prinsip dasar partai, diantaranya: analisis kelas masyarakat Filipina yaitu semikolonial dan semifeodal, teori perang rakyat, strategi desa kepung kota, penolakan terhadap revisionisme modern dll. Orang-orang yang menolak dokumen “reaffirm” disebut sebagai “rejeksionis” dan yang menerima analisa Liwanag mengenai kesalahan partai dan kelemahannya disebut sebagai “reafirmis”.

Ketidaksetujuan politik terhadap partai dimantapkan melalui debat ideologis yang terfokus pada kebenaran dan kekurangan/kelemahan dari dokumen yang dibuat Liwanag. Namun, kepemimpinan nasional malah melakukan hukuman dengan membuat “gerakan rektifikasi” yang bertujuan untuk memecat beberapa pemimpin oposisi dan membubarkan berbagai unit oposisi di dalam tubuh CPP. Kemudian, unit oposisi –sebutan yang mengacu secara kolektif kepada oposisi- bertahan dengan mendeklarasikan indepedensi dari CPP pusat. Mereka menyerukan untuk mengadakan kongres persatuan (yang akan menjadi kongres kedua selama 25 tahun keberadaan CPP) untuk mencegah “split” total dan untuk memecahkan persoalan organisasi melalui proses yang demokratis. Pemimpin CPP kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan “mengantarkan kongres kepada anjing-anjing” dan hanya akan melaksanakan kongres setelah proses rektifikasi berakhir.

Tujuan dari seruan Oposisi untuk sebuah kongres persatuan adalah kebutuhan untuk memilih pemimpin CPP yang baru. Para Oposisi menyoroti adanya kerangka ilegal dalam kepemimpinan partai sejak 1973, setelah hilangnya siklus 5 tahunan pemilihan pemimpin CPP, sejak pemilihan pada kongres pendirian CPP tahun 1968. Sejak pendirian partai, seluruh perubahan dalam kepemimpinan merupakan sebuah bentuk pelanggaran total terhadap mandat pemilihan yang telah ditetapkan dalam konstitusi CPP. Pemimpin CPP sendiri, Liwanag/Sison, telah melakukan re-konstitusi yang disebut “Plenum 10 tahun Komite Pusat” yang dilakukan akhir tahun lalu. Oposisi menyebut ini sebagai “plenum gadungan” karena hanya delapan dari 30 anggota reguler komite pusat yang hadir dalam pertemuan. “Plenum gadungan” ini juga mengadopsi ‘reaffirm” dokumen.

Oposisi menyebut karakter ilegal dan otoritarian dalam kepemimpinan CPP sebagai “Stalinis”[*]. MRRC juga menyebutnya sebagai sistem kepemimpinan “absolutis” dan “ultra-sentralis” yang telah mentransformasi CPP menjadi partai monolitik, dan masuk ke dalam sebuah pertahan fanatik yang mengalami kebangkrutan pandanan dan strategi, serta pemujaan terhadap sekelompok pemimpin yang mendikte ideologi dan garis politik partai. MRRC mengindikasikan “stalinisme” pemimpin pusat CPP tidak hanya meliputi praktek sistem otoritarian yang dijalankan oleh pemimpin CPP tetapi juga penyimpangan metodologi Marxisme-Leninisme dan jiwa partai. Artikel ini akan mengekspresikan argumen dari Oposisi, khususnya MRRC, meskipun secara keseluruhan merupakan ekspresi secara personal dari pandangan penulis. Paper ini merupakan kontribusi untuk perdebatan yang terjadi di Filipina. Paper ini juga bermaksud untuk membuka wilayah perdebatan dan studi lebih lanjut untuk menjawab prinsip-prinsip organisasi. Pada artikel selanjutnya, penulis bermaksud untuk membuat perdebatan programatik dan strategik di dalam CPP.

Partai Leninis atau Stalinis?

Perdebatan prinsip-prinsip organisasional CPP telah diterangkan MRRC sebagai sebuah pertarungan mendasar antara konsep Partai Leninis dan penyimpangan Stalinis yang dipropagandakan dan dipraktekan oleh kepemimpinan nasional CPP. Hal ini menerangkan mengapa dalam paper deklarasi, MRRC menyebut dirinya sendiri sebagai “Leninist Opposition” terhadap “Stalinist Pusat” dari CPP.

Perdebatan berkisar antara teori dan praktek dari sentralisme demokrasi. Secara resmi, CPP, melalui konstitusi dan aturan organisasi, menegakan prinsip organisasi dengan mendefinisikan sentralisme demokrasi sebagai “sentralisme berdasarkan atas demokrasi dan demokrasi dibawah kepemimpinan terpusat”. Konsitusi CPP menyatakan bahwa kondisi dasar dari berfungsinya sentralisme demokrasi dalam organisasi adalah sebagai berikut:
· Mengadakan pemilihan seluruh kepemimpinan organisasi di seluruh level organisasi
· Memberikan perhatian pada laporan organisasi yang lebih rendah
· Laporan yang khusus dan reguler dari organisasi yang lebih rendah
· Prinsip kepemimpinan kolektifitas pada seluruh level
· Setelah “diskusi yang bebas dan cermat”, implementasi dari kebijakan partai harus dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: individu tunduk kepada organisasi, minoritas tunduk kepada mayoritas, level organisasi yang lebih rendah tunduk kepada yang lebih tinggi, dan selurh anggota tunduk kepada komite pusat.

Kondisi dasar yang dibuat tersebut tidak memperlihatkan secara keseluruhan konsepsi leninis mengenai sentralisme demokrasi. Konstitusi CPP meng-kopi konstitusi Partai Komunis Cina yang juga meng-kopi peraturan dari Partai Komunis Sovyet pimpinan Stalin. Kondisi dasar mengabaikan pertanyaan atas hak minoritas dalam partai dan tidak memberikan mekanisme apapun yang memperbolehkan seorang individu untuk menghadirkan pandangan yang berbeda atau untuk meletakan usulan alternatif sebagai sebuah pertimbangan bagi partai. Ini telah digantikan oleh “aturan kolektif” dimana ruang gerak individu dibatasi, menjadi sebuah partai yang memiliki pembatasan sangat tinggi.

Seluruh kondisi dasar yang dikemukakan kecuali aturan untuk pemilihan kepemimpinan partai mengacu kepada aspek “sentralis” partai daripada aspek demokrasi. Aspek demokrasi telah secara cepat dilanggar selama partai berdiri. Tidak pernah ada pemilihan dalam hirarki partai sejak kongres pendirian tahun 1968. Oleh sebab itu, Kepemimpinan Liwanag/Sison sangat munafik dengan meng-klaim telah menghadirkan “kebijakan kolektif” partai, yang bahkan hal itu tidak memperoleh persetujuan kolektif dan kepercayaan anggota yang diperlihatkan melalui pemilihan.

Realitanya, hanya aspek sentralis dari sentralisme demokrasi yang dipraktekan oleh kepemimpinan CPP. Hal itu berputar sekitar kewenangan absolut dari pusat yang dipaksakan melalui aturan yang mensubordinasi individu, minoritas, organisasi yang lebih rendah dan keseluruhan anggota partai, dari kepemimpinan CPP. Empat aturan yang men-subordinasi ini telah menjadi hal yang prinsip daripada sebagai “guide” untuk implementasi efektif sebuah kebijakan dimana dilakukan melalui diskusi yang “bebas dan cermat” di dalam partai.

Ini telah terjadi di masa lalu, termasuk kegagalan politik tahun 1986 ketika komite eksekutif memutuskan tidak mengambil bagian dalam penggagalan pemilihan presiden, dan menyebabkan CPP terisolasi dari organisasi massanya dalam perlawanan Februari melawan keditaktoran Marcos. Hal seperti itu juga yang terjadi saat ini, ketika dokumen “reaffirm” dan gerakan rektifikasi disisipkan di dalam partai melalui sebuah Plenum gadungan tanpa memanfaatkan diskusi yang bebas dan cermat.

Menukarkan sentralisme demokrasi sebagai kesetian belaka terhadap empat aturan dari subordinasi dapat dilacak mengacu kepada penyimpangan Stalin terhadap definisi leninisme atas pertanyaan organisasional. Dalam “foundation of Leninism”, sebuah katetisme yang telah mentransformasi leninisme ke dalam satu set dogma absolute, Stalin mereduksi prinsip leninis mengenai sentralisme demokrasi kedalam sebuah “aplikasi tetap” dari “prinsip minoritas tunduk kepada mayoritas” dan “prinsip perintah langsung dari pusat” Stalin sendiri mengangkat “empat aturan subordinasi” yang terkenal sebagai prinsip organisasional dari Partai leninis. Aturan ini sebenarnya mengacu kepada norma hirarki yang diikuti partai untuk memastikan disiplin, kesatuan, soliditas dan keamanan organisasi dalam perjuangan revolusioner. Tetapi dalam mengangkat aturan ini sebagai sebuah prinsip, disiplin partai yang seharusnya sebuah kesadaran menjadi kepatuhan buta, dan kesatuan partai yang seharusnya diletakan pada tingkat pemahaman tertinggi menjadi sangat dangkal.

Faksi Liwanag/Sison dalam CPP mempropagandakan dan mengimplementasi garis reduksionis yang sama. Pada pernyataannya yang terakhir tentang debat dalam CPP, “Critical and Creative Task of The Rectification Movement”, Sison menerangkan maksud dari sentralisme demokrasi menurut CPP sebagai berikut “dokumen rektifikasi telah datang, bagaimana dilaksanakan dan bagaimana lebih cepat diperkaya”.

Sison sangat tahu bahwa kemunculan, implementasi, dan pengayaan dari dokumen rektifikasi, yang berisi hampir seluruh pertimbangan yang mengerikan berlawanan terhadap pikiran oposisi mengenai “prinsip dasar” partai, pekerjaan pusat secara langsung yang tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan diskusi dengan anggota partai. Benar-benar dilakukan dari atas.

Pada pidato yang sama, Sison telah memutarbalikan fakta sesuai keinginannya. Ia mem-blokade para penentang dokumen rektifikasi yang mencoba menggantikan sentralisme demokrasi dengan “demokrasi pluralisme”. Ia mengatakan bahwa seluruh kritik terhadap peraturan otoritarian CPP Pusat merupakan “bentuk ketidakdisplinan terhadap partai”, yang menurutnya seharusnya setiap anggota berkewajiban untuk patuh sepatuh-patuhnya terhadap keputusan partai di pusat.

Di saat yang sama, Sison mengatakan bahwa”organisasi yang lebih rendah dan organisasi pendukung untuk secepatnya membuat summing-up dan KOK”, dan seluruh kader dan anggota “untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan terlibat dalam KOK”. Ia menyembunyikan fakta bahwa berdasarkan dokumen rektifikasi, ini hanya mungkin dilakukan jika anggota partai menerima ketentuan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam dokumen “reaffirm”, summing-up diperbolehkan jika kerangka berpikirnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar tersebut, dan KOK dilakukan untuk menghilangkan dosa dan penyimpangan dari garis dasar reaffirm.

Kepemimpinan CPP, dibawah Sison, salah menggambarkan sentralisme demokrasi sebagai sebuah aturan birokrasi dan sistem ultra-sentralis. Penggagas utama dari sentralisme demokrasi itu sendiri –Lenin- selalu menekankan bahwa sentralisme demokrasi berjalan untuk meng-counter sentralisme birokrasi, dimana sentralisme dilakukan tidak melalui proses demokratik tetapi melalui otoritas partai di pusat, atau otoritas birokrasi secara umum.

Dasar Sentralisme Demokrasi Leninis

Sentralisme demokrasi berkembang melalui praktek partai Bolshevik selama pemerintahan Lenin. Dari Kongres tahun 1905 ke kongres persatuan dari Russian Social-Democratic Labour Party (RSLDP) tahun 1906, Lenin telah menulis secara intensif mengenai prinsip-prinsip utama organisasi yang memandu sebuah partai kelas pekerja revolusioner. Hal ini untuk menjelaskan “sentralisme demokrasi” yang telah diadopsi dan dipraktekan oleh partainya.

Selama Kongres ketiga Komintern tahun 1921, Lenin menyerukan untuk mengadopsi sentralisme demokrasi dalam prinsip-prinsip organisasi partai komunis diseluruh dunia. “Comintern Theses” menyatakan bahwa ini harus menjadi “sintesis yang real” atau “fusi” dari “sentralisme dan demokrasi rakyat”. Atas dasar ini, artinya sentralisasi partai ‘tidak berarti formal, sentralisasi mekanik, tetapi sentralisasi dari aktivitas komunis, yang artinya, pembentukan kepemimpinan yang kuat dan efektif dan disaat yang sama bersifat flexible”.

Karena itu, fusi sentralisme dan demokrasi rakyat perlu bahwa partai “harus membangun dan memelihara sebuah jaringan yang efektif dari kontak-kontak dan menghubungkan masing-masing, dilain sisi, di dalam partai itu sendiri antara tubuh pemimpin, dan “rank and file” anggota, dan disisi lain, antara partai dengan massa rakyat di luar partai.

Oleh sebab itu lah mengapa sentralisme demokrasi harus dilihat sebagai prinsip organisasi yang melayani fungsi dari partai proletariat-revolusioner. Aspek dasar dari prinsip ini berputar sekitar kebutuhan untuk mengkonsentrasikan kesatuan aksi yang secara positif menguatkan kerja partai, dan kapasitasnya untuk berjuang. Lenin berulangkali menekankan bahwa kesatuan partai dalam berkata-kata harus selalu ditransformasikan ke dalam kesatuan aksi.

Jiwa sentralis dari prinsip ini ditingkatkan dalam beroposisi kepada “otonomi, nihilisme dan lokalisme” dari organisasi partai yang ada selama proses pembentukan RSLDP. Ini juga beroposisi dengan “ultra-demokrasi”, “paham lama” dan “anarkisme” dalam organisasi, yang lazim saat itu. Sentralisme Lenin berasal dari kepentingan kesatuan partai dan, penegakan prinsip hierarki dalam organisasi.

Pada saat yang sama, Lenin menekankan bahwa sentralisme partai yang memerlukan disiplin terbaik dan sebuah tingkat yang lebih tinggi dari kesatuan aksi salah satunya adalah demokratik: sebuah sentralisme adalah dasarnya dan dilakukan melalui sebuah proses yang dinamik dari demokrasi dalam organisasi. Untuk sentralise demokrasi ini memerlukan, kata Lenin selama Kongres Persatuan RSLDP tahun 1906:

Kita semua setuju atas prinsip-prinsip sentralisme demokrasi, untuk menjamin hak-hak dari seluruh minoritas dan untuk seluruh oposisi yang loyal, diatas otonomi setiap organisasi partai, atas pengetahuan bahwa seluruh fungsionaris partai harus dipilih, akuntabilitas partai, dan seseorang dapat diingatkan.(Lenin, vol.10, p.314)

Lenin melihat bahwa ketaatan dalam mempraktekan prinsip-prinsip organisasi ini “sebagai sebuah garansi terhadap kemungkinan split, garansi terhadap pertarungan ideologi dalam partai, dan harus membuktikan konsistensi penuh dengan ketegasan kesatuan organisasi, yang taat kepada seluruh hasil keputusan Kongres Persatuan”.

Prinsip-prinsip organisasi berisikan sentralisme demokrasi yang kongkrit dalam aturan RSLDP dimana memungkinkan partai untuk fungsi “sentral” dan juga “demokratis”. Tulisan Lenin yang terlihat dalam periode ini memberikan kita prinsip-prinsip utama organisasi berikut ini, yang berisikan dasar pemikiran Lenin mengenai sentralisme-demokrasi. Dijabarkan panjang lebar disini untuk diperbandingkan dengan penyimpangan Liwanag/Sison mengenai sentralisme-demokrasi.

1. Prinsip pemilihan, akuntabilitas, dan pemanggilan/pemecatan dari pemilihan kepemimpinan partai

Lenin menekankan fungsi demokratik dari partai dimana “seluruh anggota partai mengambil tempat dalam tugas pemilihan.......mendiskusikan dan memutuskan pertanyaan terfokus kepada kampanye politik rakyat....menentukan garis taktik organisasi partai”. Ia mendukung tidak hanya prinsip pemilihan tetapi juga prinsip akuntabilitas dan pemanggilan/pemecatan kepemimpinan dimana “seluruh petugas, seluruh tubuh pimpinan, dan seluruh lembaga dalam partai yang merupakan subyek dari pemilihan, bertanggung jawab terhadap konstituen mereka, dan subyek dapat dipecat”
Bahkan selama berlangsungnya kondisi otokrasi, Lenin secara konsisten mengusulkan untuk pemilihan kongres:

Meskipun penentuan seluruh prinsip pemilihan......tidak mungkin dibawah otokrasi, meskipun demikian, bahkan dibawah otokrasi, prinsip ini dapat diterapkan lebih meningkat daripada hari ini. (Lenin, vol 8, p 409)

Berbeda dengan saat ini, CPP mengulangi pelanggaran dari prinsip-prinsip pemilihan dan mandat pemilihan seperti yang ditentukan dalam aturannya sendiri. Kepemimpinan menjustifikasi hal ini dengan berbicara berulang-ulang dalam “situasi darurat” (untuk 20 tahun!) dan tidak adanya laporan summing-up (sekarang masalahnya ada pada organisasi yang lebih rendah!). Alasan ini yang diungkapkan oleh CPP Pusat bahwa mereka bermaksud untuk menyerukan kongres hanya jika “gerakan rektifikasi” telah ada hasilnya. Artinya, bahwa mereka dapat menyerukan kongres setiap saat, kecuali bahwa mereka tidak ingin membuat sebuah kongres yang sejatinya namun kongres palsu!

2. Hak untuk ada dan kebebasan berekspresi dari partai minoritas

Berbeda dengan pendapat Sison terhadap faksi, kaukus-kaukus, dan platform dalam partai, sentralisme demokrasi Leninis menegakan hak-hak minoritas untuk ada dan untuk mengekspresikan diri di dalam partai. Hal ini termasuk hak-hak minoritas untuk memberikan pandangan sepanjang tidak bertujuan untuk “memimpin disorganisasi....split kekuatan, atau merintangi perjuangan melawan otokrasi dan kapitalis yang sudah ditetapkan”.
Merefleksikan pada bayangan split di dalam RSLDP (setelah kongres kedua tahun 1903) mengacu kepada manuver dari Menshevik “pusat”, Lenin mengatakan:

“..keseluruhan pengalaman paska Kongres perjuangan mendorong kita untuk memberikan pemikiran bahwa kita harus memberikan tempat yang diakui untuk minoritas (minoritas apapun)di dalam partai kita. Pengalaman itu menunjukkan.....bahwa adalah keharusan untuk masuk kedalam jaminan partai terhadap hak-hak minoritas, oleh sebab itu ketidaknyamanan, iritasi, dan konflik yang secara konstan dan tidak dapat dicegah dapat dialihkan dari tradisi ketidakkompakan dan pertikaian ke dalam sebuah cara yang belum menjadi kebiasaan dari konstitusi dan perjuangan yang lebih terpuji dari sebuah hukuman........(Lenin Vol 7, p.452)

Kontras dengan yang dilakukan Kepemimpinan CPP saat ini, dengan memberikan hukuman untuk para Oposisi “faksionalis” dimana, pada tingkat ini, merupakan penyingkiran yang dilakukan CPP kepada kader-kadernya, pemutusan seluruh organisasi oposisi, dan suatu hukuman yang dilakukan dibawah apa yang disebut sebagai pengadilan rakyat terhadap 5 pemimpin oposisi.

Saat ini, CPP pusat telah salah menggambarkan kebutuhan oposisi untuk mengadakan sebuah kongres persatuan dengan mengatakan tidak ada kebutuhan untuk “federalisme” atau prinsip dari “kesetaraan status untuk seluruh aliran/trends” di dalam partai. Ia mengambil contoh dari total split RSLDP antara partai Bolshevik dan Menshevik tahun 1912 dimana Lenin menjalankan “federalisme” di dalam organisasi. CPP pusat telah berargumen juga, bahwa Lenin telah mengasingkan faksi dalam sebuah resolusi yang diambil dari Perayaan 10 tahun Kongres Partai Komunis di Rusia tahun 1912.

Alasan pertama, (tahun 1921 ketika split), Lenin telah mengatakan meskipun “prinsip federalisme” harus di tolak, dan bahwa hanya prinsip ketertundukan minoritas terhadap mayoritas yang harus diperkenalkan, ia mengklarifikasi bahwa hak-hak minoritas harus tetap ada, meskipun ada batas-batas tertentu. “Batas-batas tertentu” disini maksudnya bahwa oposisi hanya dapat mempublikasikan pandangan/gagasan mereka dalam jurnal-jurnal internal, dan tidak didalam “koran lawan”. Yang dilakukan Lenin mendukung penolakan keseluruhan dari oposisi trend di dalam partai (untuknya, tujuannya untuk memperjuangkan sebuah perjuangan “Konstitusional dan terpuji” disekitar trend-trend ini).

Alasan kedua, tahun 1921, pengasingan atas faksi merupakan hasil dari keputusan kongres yang bebas oleh beberapa trend dan faksi itu sendiri. Hal itu juga merupakan sebuah “perhitungan yang darurat dan temporer” yang dirancang untuk menyelamatkan soliditas partai dalam menghadapi perang sipil Rusia yang akan berlangsung. Kenyataannya, ketika salah satu delegasi mengusulkan bahwa bagaimana resolusi dijadikan faksi permanen, Lenin mengkritisi “berlebihan” dan “tidak dapat dipraktekan”. Ia berpendapat bahwa jika ada “ketidaksetujuan fundamental” sebelum kongres berikutnya berlangsung, “pemilihan mungkin dapat diarahkan kepada pembahasan platform juga”.

Keseluruhan dinamika partai Bolshevik, merupakan polemik dan perjuangan ideologi yang tidak berkesudahan antara trend-trend dan platform yang secara kontinu dibuat didalam partai –bahkan setelah 10 tahun Kongres RCP- tidak membuktikan ketidaksetiaan Lenin yang dikatakan ingin melakukan pengasingan total atas faksi. Hal itu yang tidak dicantumkan Stalin, dinamisme partai dan faksi yang tidak sah sebagai sebuah aturan yang tidak dapat dipertentangkan dari organisasi partai “Leninis”, dengan maksud untuk membangun sebuah aparat birokrasi yang menyeluruh dimana beberapa partai komunis saat ini secara mentah-mentah mengkopinya.

Keberadaan faksi secara jelas menjadi kata-kata kotor dalam partai Stalinis, tetapi dalam konsepsi Lenin faksi merupakan perluasan, atau bahkan sinonim dengan, hak-hak minoritas. Hak minoritas untuk ada dan mempertahankan idenya sendiri mengikuti pembentukan faksi, meskipun demikian tetap ada batasan-batasan tertentu. Faksi disini bukan merupakan kelompok permanen terhadap disiplin organisasi mereka sendiri yang bersaing melawan konstitusi partai pusat (arti dari faksionalisme). Mereka merupakan kelompok minoritas temporer, kadang-kadang pembentukan kaukus dan platform dibuat melalui aturan bersama. Di masa Lenin, kelompok-kelompok ini mengadakan pertemuan terbuka, mempublikasikan ide-ide mereka, dan melakukan pemungutan suara dalam kongres dan pertemuan partai.

3. Prinsip Otonomi Luas untuk organisasi yang meliputi Partai, Termasuk Komite Partai Lokal (dan Regional)

Otonomi unit-unit partai berada di bawah roh sentralisme demokrasi. Aturan RSLDP mengatakan bahwa “seluruh organisasi partai memiliki otonomi dengan menghormati aktivitas internal mereka”. Basis asumsinya adalah seluruh organisasi dibangun “dari bawah ke atas” berdasarkan basis pemilihan. Oleh karena itu, Lenin mengklarifikasi hal tersebut melalui hal di bawah ini

“........Aturan partai mendeklarasikan bahwa organisasi lokal independen (otonom) dalam aktivitas lokal mereka. Berdasarkan kepada aturan, Komite Pusat mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh kerja partai. Jelaslah, bahwa pusat tidak memiliki hak untuk campur tangan terhadap komposisi organisasi lokal. Campur tangan organisasi di tingkat atas terhadap organisasi yang dibangun dari bawah merupakan pelanggaran terhadap demokrasi dan aturan partai. (Lenin, Vol 11, p.441-442)

Otonomi disini ada di dua lapisan: dalam aktivitas lokal dan dalam komposisi dari organisasi lokal. Komite Pusat tidak dapat mengintervensi aktivitas organisasi di tingkat lokal yang tetap konsisten terhadap prinsip dasar yang ditentukan di kongres partai. Pada lingkup yang kedua, otonomi dari organisasi-organisasi lokal mengambil bentuk dari konferensi partai yang memilih komite lokalnya masing-masing. Sebagaimana di dalam kongres partai, konferensi partai mengelompokan bersama-sama delegasi terpilih dari seluruh organisasi lokal. Melalui pemilihan di organisasi lokal, masing-masing anggota menggunakan haknya untuk mengirim delegasi terpilih mereka ke kongres atau konferensi.

Dalam sistem yang digunakan RSLDP, konferensi lokal bertemu 2 kali dalam sebulan, dengan pemilihan di komite-komite lokal mereka setiap 6 bulan. Organisasi pusat tidak memiliki hak untuk mencampuri komposisi organisasi lokal (dengan menunjuk anggota komite misalnya), maupun kewenangan untuk secara sepihak membubarkan badan yang terpilih.

Berbeda dengan saat ini dimana Komite eksekutif CPP membubarkan seluruh organisasi regional tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan mereka! CPP pusat berargumen bahwa organisasi ini tidak pernah dipilih melalui sebuah konferensi terlebih dahulu. Tetapi hal ini seperti menyalahkan sebuah kecelakaan mobil, tanpa melihat pengemudinya. Seluruh pimpinan pusat partai tidak pernah di pilih dan sebelumnya tidak ada mandat untuk menjalankan organisasi. Dari keseluruhan secara sederhana artinya mengacu kepada tidak adanya sistem pemilihan yang demokratik di dalam organisasi.

4. Universal dan Kebebasan Penuh untuk mengkritik dan berdebat.

Ini merupakan salah satu tanda dari Partai Leninis. Untuk Lenin, prinsip sentralisme demokrasi mengakibatkan “universal dan kebebasan penuh untuk mengkritik, sepanjang ini tidak menggangu kesatuan batas aksi”. Ia mengatakan ini merupakan tugas setiap anggota partai “untuk meyakinkan bahwa perjuangan ideologi di dalam partai atas pertanyaan teori dan taktik terselenggara secara terbuka, luas dan sebebas mungkin”, dan tidak boleh “mengganggu atau menghambat kesatuan aksi revolusi proletariat Sosial-Demokratik”.

Untuk Lenin, kebebasan untuk mengkritisi kebijakan kongres partai dapat dilakukan tidak hanya pada pertemuan partai tetapi juga dalam pertemuan publik, dan kebebasan ini bahkan termasuk agitasi dalam pertemuan public

“Kritisme dalam batas yang prinsip-prinsipnya ditentukan oleh partai harus benar-benar membebaskan....tidak hanya di dalam pertemuan partai, tetapi juga di pertemuan umum. Kritisisme, atau “agitasi” (kritisisme tidak bisa dipisahkan dari agitasi) tidak dapat dilarang (Lenin, vol.10, p 442-443).

Ia menambahkan: Jika kita benar-benar dan serius untuk memilih sentralisme demokrasi dalam partai, dan jika kita telah memecahkan ketertarikan massa dari pekerja ke dalam diskusi yang cerdas untuk mempertanyakan partai, kita harus mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam berita, pertemuan,kelompok atau pertemuan kelompok. (Lenin, vol.10, p.380)

Tahun 1921, lenin mempertimbangkan kembali kritisisme pilihan partai “di depan publik”. Tesis ini di adopsi oleh Kongres ke 3 Komintern bahwa ketika muncul di umum, seluruh anggota partai sepanjang waktu harus bersikap “sebagai anggota yang disiplin dari sebuah organisasi yang militan”:

Jika ada ketidaksesuaian dari metode aksi yang tepat, seharusnya, sebisa mungkin, dimantapkan di partai sebelum kegiatan publik dilakukan dan anggota harus bertindak sesuai dengan keputusan yang dibuat. (Comintern Theses, p.257)

Ketika Lenin menulis tahun 1906 kemungkinan terlalu meregangkan kepada kebebasan untuk mengkritik kebijakan partai dengan memperbolehkan debat publik, dan ini harus diletakan dalam konteks saat itu ketika Menshevik Pusat melanjutkan penolakan terhadap perjuangan ideologi di dalam organisasi. “Pertimbangan ulang” Lenin, di tahun 1921, tidak seluruh pembatasan kebebasan mengkritik dan berdiskusi di dalam partai. Tesis komintern bahkan mengatakan bahwa “dengan maksud itu setiap keputusan partai sepenuhnya dilakukan oleh seluruh organisasi partai dan anggota partai, sebanyak mungkin aggota partai harus terlibat di dalam diskusi dan keputusan pada setiap isu”. Pengkritisan keputusan partai di publik haruslah menjadi “upaya terakhir” untuk kegagalan fungsi sentralisme demokrasi di partai.

Ini membawa kita kepada pengumuman Sison terhadap permintaan oposisi untuk kritisisme dan debat sebagai “ultrademokratik” atau “kebebasan untuk berbuat apapun yang mereka suka tanpa melalui saluran yang tepat”. “Saluran yang tepat” disini artinya “satu kepemilikan kolektif” dan bukan berdasarkan konstitusi dan proses yang semestinya yang dapat memecahkan perselisihan di dalam partai melalui mandat dari seluruh anggota dalam kongres. Dengan menolak kongres, Kepemimpinan Sison/Liwanag benar-benar merajai seluruh partai dan telah mempraktekkan pembatasan kebebasan mengkritik dan berdebat dengan alasan keterikatan “anggota” kolektif. Keseluruhan proses menjadi latihan birokratisme, dengan mengikat kritisisme untuk mencegah keluar dari sistem kompartemen CPP.

5. Prinsip kesatuan aksiKemudian apa yang menjadi batasan keluasan dan kebebasan mengkritik dan berdebat di dalam partai? Lenin menjawab kategorinya bahwa hanya yang menghambat kesatuan partai dalam mewujudkan aksi politik ke depan yang mendasari batasan. Ia mengatakan, “Aksi politik partai harus disatukan”. Tidak ada “seruan” yang melanggar kesatuan batas tindakan yang dapat ditoleransi, juga pada pertemuan publik, pertemuan partai, atau dalam pers partai.
Lenin memberikan dua contoh batas tindakan yang mungkin di langgar dengan seruan untuk aksi yang berbeda. Salah satunya adalah seruan untuk berpartisipasi yang dikeluarkan oleh RSDLP di pemilihan Duma tahun 1906. Lenin mengatakan bahwa setiap anggota bebas untuk mengkritisi seruan “bahkan di muka umum” sebelum periode kampanye pemilihan. Tetapi, sepanjang periode kampanye, ketika semuanya menjadi bebas, kritisme atau seruan untuk kepentingan lain tidak diperbolehkan apabila hal tersebut akan keluar dari aksi yang telah disepakati.

Contoh lain adalah seruan untuk melakukan perlawanan atau insureksi. Lenin mengatakan: “Disini kesatuan aksi ditengah perlawanan benar-benar penting. Di puncak pertempuran, ketika tentara rakyat sedang berusaha keras, tidak ada kritisme bagaimanapun pentingnya. Tetapi sebelum seruan aksi dimunculkan, seharusnya ada diskusi yang luas dan bebas dan penilaian dari resolusi, dari beragam argumen dan teori.

Sison dan Kepemimpinan CPP salah menghadirkan arti kesatuan aksi ini, bahwa partai pusat memegang dan menggunakan kekuatan absolut setiap waktu. Mereka menggunakan pada saat hiruk pikuk maupun situasi yang stagnan di dalam partai (jika tidak saat peperangan negara yang terus menerus) untuk membenarkan ketiadaan debat dan kekritisan di dalam organisasi. Mereka menyebarkan fitnah bahwa oposisi ingin mengubah partai menjadi sebuah “ tipe organisasi yang dapat di debat” atau “ sebuah pasar ide” yang menyebabkan kelumpuhan kesatuan aksi. Mereka membingungkan perjuangan ideologi, dan ketentuan serta keteguhan mengenai garis massa, dengan aturan otoriter yang menggariskan tidak ada oposisi.

Tetapi kesatuan aksi tidak dijalankan untuk menghalangi kebutuhan mengkritik dan berdebat didalam organisasi. Sebaliknya, Lenin selalu berargumen bahwa selalu ada keluasan dan kebebasan untuk mengkritisi dan mendebat, bahkan dalam menpertanyakan teori dan taktik penting partai untuk mencapai kesatuan aksi yang jelas. Ketika hal itu tidak muncul untuk melumpuhkan kesatuan politik dan aksi partai dapat diterima setiap saat, keleluasaan dan kebebasan berdiskusi di dalam partai harus dilakukan apapun resikonya.

Akhirnya, dapat disimpulkan bagaimana fungsi birokrasi di CPP –dengan inti ilegalnya dan aturan ultra sentralis- melakukan kesatuan aksi partai. Sebuah hal yang ironis dari birokrasi organisasi yang lebih bertujuan untuk sentralisme, disiplin dan kesatuan aksi menghasilkan ketidakpuasan, kemunafikan, dan kesatuan yang tidak berprinsip di dalam organisasi.

Ketidakpuasan dimanifestasikan sendiri di CPP, sejumlah tulisan “samizdat” membanjiri partai sejak tengah tahun 1980 ketika anggota mulai mempertanyakan “kebijakan” pusat dalam memberikan analisa kesalahan politik organisasi. Mengacu pada tidakadanya struktur sentralisme demokrasi, kekritisan terhadap kebijakan partai hanya dapat dikeluarkan “petugasnya”; oleh karena itu, situasi yang dirasa berhubungan dengan sebuah “pasar ide” di dalam partai.

Manifestasi kemunafikan itu sendiri muncul di dalam Terbitan CPP yaitu “Kampanyang Ahos”, dimana sebanyak seribu anggota partai akan dibunuh pada saat kampanye partai untuk menghabisi penetrasi, ketika kemungkinan penetrasi yang terjadi terbuka sejak lama dimiliki kepemimpinan CPP yang telah membuka diskusi yang dengan para anggota. Hal ini juga termanifestasikan dari sejumlah unit regional CPP yang tidak mendiskusikan dokumen Reaffirm ataupun membawanya kepada pilihan mayoritas seperti pelucutan kelompok unit NPA menjadi regu penolong dan peleton.

Hal yang tidak prinsip termanifestasikan sendiri dalam argumen kader dan unit partai yang, meskipun mereka mengatakan untuk mengkritisi “reaffirm”, dan mereka percaya bahwa CPP pusat telah melanggar prinsip organisational partai, mereka harus menegakan “kesatuan” partai, bagaimanapun caranya.

Pertanyaan yang diajukan seharusnya bukanlah apakah partai lebih memerlukan demokrasi daripada sentralisme. Pertanyaannya, adalah apakah partai memerlukan birokratisasi organisasi terpusat atau sebuah sentralisme demokrasi. Ini adalah intisari dari perdebatan CPP antara sebuah partai stalinis dan partai leninis.

BAGAIMANA LENIN MENGGIRING PADA MUNCULNYA STALIN

BAGI kaum kiri-jauh Leninis, ambruknya Republik Sosialis Uni Soviet telah melontarkan lebih banyak pertanyaan ketimbang yang terjawab. Kalau Uni Soviet benar-benar merupakan sebuah ’negara pekerja’, mengapa para pekerja tidak mau membelanya? Mengapa pada kenyataannya mereka menyambut hangat datangnya perubahan?

Apa yang terjadi pada "revolusi politik ataukah kontra-revolusi berdarah" -nya Trotsky? Organisasi-organisasi Leninis yang tak lagi memandang Uni Soviet sebagai negara pekerja juga belum bisa lepas dari kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kalau memang Stalin merupakan sumber permasalahan, mengapa ada begitu banyak pekerja Rusia yang menyalahkan Lenin serta pemimpin-pemimpin Bolshevik lainnya?

Mitologi "Lenin, sang pencipta dan penopang revolusi Rusia" kini sekarat. Demikian pula yang akan terjadi pada semua kelompok Leninis karena, seiring arsip-arsip Soviet makin dibuka, akan semakin sulit untuk mempertahankan warisan Lenin. Sampai saat ini, kaum kiri di Barat telah menghindari dan memalsukan perdebatan tentang Lenin selama 60 tahun. Bagaimanapun, sekarang ini marak bermunculan artikel-artikel dan pertemuan-pertemuan oleh berbagai kelompok Trotskyis yang berusaha meyakinkan para pekerja bahwa Lenin tidak menggiring pada munculnya Stalin. Sayangnya, banyak dari perdebatan ini masih didasarkan atas fitnah dan pemalsuan-pemalsuan sejarah yang telah menjadi gejala Bolshevisme sejak 1918. Pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai unsur-unsur apa yang membentuk Stalinisme, dan kapan "Stalinisme" pertama kali muncul dalam prakteknya, dihindari demi mempertahankan retorika dan kepalsuan sejarah.

Stalinisme didefinisikan oleh banyak ciri, dan sesungguhnya beberapa dari ciri-ciri ini sangat sulit ketimbang sebagian ciri lainnya untuk ditempatkan di kaki Lenin. Poin-poin panduan kebijakan luar negeri Stalin, misalnya, adalah ide tentang ko-eksistensi damai dengan Barat sembari membangun sosialisme di Republik Sosialis Uni Soviet ("sosialisme di satu negeri"). Lenin sering dipresentasikan sebagai lawan ekstrem terhadap Stalinisme seperti itu, Lenin dipresentasikan sebagai orang yang mau menempuh risiko apapun demi terwujudnya revolusi internasional. Akan tetapi, cerita ini, sebagaimana juga banyak cerita lainnya, tidaklah sepenuhnya seperti apa yang terlihat.

Poin-poin lain yang akan dianggap oleh banyak orang sebagai ciri Stalinisme mencakuppembentukan sebuah negara satu partai, tidak ada kontrol terhadap perekonomian oleh kelas pekerja, kekuasaan diktatorial individu-individu terhadap massa masyarakat, pelibasan secara brutal terhadap aksi-aksi pekerja, dan penggunaan fitnah serta penyelewengan sejarah

Sosialisme di Satu Negeri

Perjanjian Brest-Livtosk tahun 1918, yang menarik Rusia keluar dari Perang Dunia I, juga menyerahkan sebagian sangat besar wilayah Ukraina kepada bangsa Austro-Hungaria.

Jelaslah, ketika itu tidak ada potensi untuk meneruskan sebuah perang konvensional (khususnya setelah kaum Bolshevik menggunakan slogan «kedamaian, roti, tanah » untuk memenangkan dukungan massa). Namun demikian, hadirnya gerakan Makhnovis di Ukraina jelas menunjukkan sebuah potensi revolusioner yang sangat besar di kalangan petani dan pekerja Ukraina. Tidak ada upaya yang dilakukan guna mendukung atau menopang kekuatan-kekuatan yang memang berusaha untuk melakukan sebuah perang revolusioner melawan bangsa Austro-Hungaria. Mereka dikorbankan demi mendapatkan sebuah interval untuk membangun «sosialisme» di Rusia.

Poin kedua yang penting mengenai internasionalisme Lenin adalah penekanannya sejak tahun 1918 bahwa, yang menjadi tugas adalah membangun «kapitalisme negara", misalnya dengan pernyataan «kalau kita mengintrodusir kapitalisme negara dalam masa kira-kira 6 bulan, maka kita akan mencapai keberhasilan yang besar…". Lenin juga diketahui pernah mengatakan «Sosialisme tak lain adalah monopoli-kapitalis negara yang dilakukan demi kemanfaatan seluruh rakyat".  Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsep Lenin tentang sosialisme.

Negara Satu Partai

Satu ciri pokok lainnya yang oleh banyak orang biasanya diasosiasikan dengan Stalinisme adalah pembentukan sebuah negara satu partai, dan pembungkaman semua arus oposisi di dalam partai. Banyak kaum Trotskyis masih akan mengatakan kepada kamu bahwa kaum Bolshevik menyemangati kaum pekerja untuk bangkit dan memperdebatkan poin-poin di masa itu, baik di dalam maupun di luar partai. Kenyataannya sangatlah berbeda, karena kaum Bolshevik segera mengawasi secara keras kekuatan-kekuatan revolusioner di luar partai, dan kemudian mengawasi ketat orang-orang di dalam partai yang gagal mengikuti garis partai.

Pada April 1918, polisi rahasia Bolshevik (Cheka) menggerebek 26 pusat Anarkis di Moskow. Empat puluh orang Anarkis dibunuh atau terluka dan lebih dari 500 orang dipenjara.  Pada bulan Mei, terbitan-terbitan Anarkis yang terkemuka dibredel.  Kedua peristiwa ini terjadi sebelum alasan meletusnya Perang Sipil bisa digunakan ( ? terhadap kelompok-kelompok kiri lainnya.?) sebagai suatu ’pembenaran’. Penggerebekan-penggerebekan ini terjadi karena kaum Bolshevik mulai kalah dalam perdebatan-perdebatan mengenai pengelolaan industri Rusia.

Di tahun 1918 itu juga, sebuah faksi di partai Bolshevik yang kritis terhadap kebijakan partai yang mengintrodusir ’Taylorisme’ (penggunaan kajian-kajian tentang keping kerja, waktu dan gerak untuk mengukur hasil masing-masing pekerja, yang pada esensinya adalah ilmu tentang ekstraksi tenaga habis-habisan) di jurnal Kommunist dipaksa keluar dari Leningrad ketika mayoritas peserta konferensi partai di Leningrad mendukung tuntutan Lenin «agar para penggiat Kommunist menghentikan eksistensi organisasional mereka yang terpisah-pisah". 

Jurnal ini terbit terakhir kali pada bulan Mei, dibungkam «Bukan dengan diskusi, bujukan ataupun kompromi, melainkan dengan suatu kampanye bertekanan tinggi di dalam organisasi-organisasi partai, yang didukung oleh serangan caci-maki kasar di pers partai…".  Dahsyatnya kalau dikatakan mendorong perdebatan!! Satu contoh lebih jauh tentang ’mendorong perdebatan’ ala Bolshevik terlihat dalam perlakuan mereka terhadap Makhnovis di Ukraina. Tentara partisan yang berperang melawan baik kaum nasionalis Ukraina maupun para jenderal Putih pada satu masa membebaskan lebih dari 7 juta orang. Ini dipimpin oleh seorang anarkis, Nestor Mhakno, dan anarkisme memainkan peran besar dalam ideologi gerakan ini. Zona yang dibebaskan ini dikelola oleh sebuah soviet demokratik pekerja dan petani, dan banyak kolektif didirikan.

Gema Spanyol

Kaum Makhnovis masuk ke dalam perjanjian dengan kaum Bolshevik tiga kali agar bisa mempertahankan sebuah front yang kuat untuk melawan kaum Putih dan kaum nasionalis. Kendati demikian, mereka juga tiga kali dikhianati oleh kaum Bolshevik, dan pada kali ketiga mereka pun dihancurkan setelah kaum Bolshevik menangkap dan mengeksekusi semua delegasi yang dikirim ke sebuah dewan militer bersama. Penangkapan dan pembunuhan ini dilakukan atas instruksi Trotsky!

Uraian Daniel Guerin tentang sepak-terjang Trotsky terhadap kaum Makhnovis adalah instruktif «Trotsky menolak untuk memberikan senjata kepada para partisan Makhno, mengabaikan tugasnya untuk membantu mereka, dan kemudian menuduh mereka berkhianat serta sengaja membiarkan diri mereka dipukul oleh pasukan putih. Prosedur yang sama 18 tahun kemudian diikuti oleh kaum Stalinis Spanyol terhadap brigade-brigade anarkis". 

Sumbat final diterapkan pada kehidupan politik di luar ataupun di dalam partai pada tahun 1921. Kongres partai pada 1921 melarang semua faksi di dalam partai komunis itu sendiri. Trotsky berpidato mengecam salah satu faksi tersebut, yakni Oposisi Pekerja, dengan mengatakan bahwa mereka telah «menempatkan hak pekerja untuk memilih wakil-wakil di atas partai. Seolah partai tidak berhak untuk menegaskan kediktatorannya meskipun kediktatoran itu untuk sementara waktu berbenturan dengan semangat demokrasi pekerja yang sedang berlangsung". Tak lama setelah itu, pemberontakan Kronstadt digunakan untuk membuang, memenjarakan dan mengeksekusi kaum anarkis yang tersisa. Lama sebelum matinya Lenin, warisan politik yang kini dibebankan kesalahannya pada Stalin telah tersempurnakan. Perbedaan pendapat telah dibungkam di dalam dan di luar partai. Negara satu partai berdiri pada tahun 1921. Stalin mungkin memang merupakan tokoh pertama yang mengeksekusi anggota-anggota partai dalam skala sangat besar, namun dengan adanya eksekusi orang-orang revolusioner di luar partai serta pembungkaman perdebatan di dalam partai sejak tahun 1918, maka logika untuk pembersihan-pembersihan ini jelas sudah tertanam sebelumnya.

Kelas Pekerja Di Bawah Kekuasaan Lenin

Satu wilayah kunci lainnya adalah posisi kelas pekerja dalam masyarakat Stalinis. Tidak ada kaum Trotskyis yang akan menyangkal bahwa di bawah kekuasaan Stalin, kaum pekerja tidak punya hak suara dalam pengelolaan tempat kerja mereka dan mengalami kondisi-kondisi yang kejam di bawah ancaman tangan besi negara. Namun demikian, sekali lagi, kondisi-kondisi ini mulai muncul di bawah kekuasaan Lenin, dan bukan Stalin. Segera setelah revolusi, kaum pekerja Rusia berusaha mem-federasi-kan komite-komite pabrik agar bisa memaksimalkan distribusi sumberdaya. Ini dihambat oleh serikat-serikat buruh dengan ’arahan’ dari Bolshevik.

Di awal 1918, basis kontrol oleh pekerja yang terbatas, yang ditawarkan oleh kaum Bolshevik (pada kenyataannya lebih sedikit lagi ketimbang yang diperhitungkan), menjadi jelas ketika semua keputusan harus disetujui oleh sebuah badan tinggi yang mana tak lebih dari 50% keanggotaannya bisa diisi oleh pekerja. Daniel Guerin menguraikan bagaimana kontrol Bolshevik terhadap proses pemilihan di pabrik-pabrik: "pemilihan-pemilihan untuk memilih komite-komite pabrik terus berlangsung, tetapi satu anggota sel Komunis membacakan daftar kandidat yang telah ditentukan sebelumnya, dan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengacungkan tangan di tengah kehadiran garda-garda ’Komunis’ bersenjata. Siapapun yang menyatakan oposisinya terhadap kandidat-kandidat yang diajukan, akan terkena pemotongan upah, dll." 

Pada 26 Maret 1918, kontrol oleh pekerja di proyek-proyek pembangunan jalan kereta api dihapuskan dengan sebuah dekrit yang penuh dengan frasa-frasa menjengkelkan yang menekankan «disiplin kerja besi» dan manajemen individu. Sekurangnya, kata para pengikut Trotsky, jalan-jalan kereta api bisa beroperasi tepat pada waktunya. Di bulan April Lenin menerbitkan sebuah artikel di Isvestiya yang mencantumkan pengenalan sebuah sistem kartu untuk mengukur produktivitas masing-masing pekerja. Dia mengatakan «… di Rusia kita harus mengorganisir pengkajian dan pengajaran sistem Talyor." "Kepatuhan total terhadap suatu kehendak tunggal mutlak diperlukan untuk keberhasilan proses kerja...revolusi menuntut, demi kepentingan sosialisme, bahwa massa tanpa mempertanyakan lagi mematuhi kehendak tunggal para pemimpin proses kerja itu,"  demikian dinyatakan Lenin pada 1918. Ini terjadi sebelum meletusnya Perang Sipil, hal mana membuat klaim-klaim yang menyatakan bahwa, kaum Bolshevik pada waktu itu berusaha memaksimalkan kontrol oleh pekerja sebelum Perang Sipil menghambat usaha itu, menjadi sekadar omong kosong.

Dengan meletusnya Perang Sipil, kondisi menjadi jauh lebih buruk. Di akhir bulan Mei, dikeluarkan dekrit bahwa tak lebih dari 1/3 personalia manajemen di perusahaan-perusahaan industri yang perlu dipilih.  Beberapa «puncak momentum» di tahun-tahun berikutnya cukup penting untuk dikemukakan. Pada kongres ke-9 partai di bulan April 1920, Trotsky mengeluarkan komentarnya yang buruk tentang militerisasi kerja : "kelas pekerja... harus dilemparkan kesana-kemari, ditunjuk, diperintah persis seperti serdadu. Para disertir dari kerja harus ditempa di dalam batalyon-batalyon penghukuman atau dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi."  kongres itu sendiri mendeklarasikan: «tidak ada kelompok serikat buruh yang perlu secara langsung campur tangan dalam manajemen industri." 

Manajemen Satu Orang

Pada kongres serikat buruh di bulan April itu, Lenin membual betapa pada tahun 1918 dia telah " menjelaskan perlunya mengakui otoritas diktatorial individu-individu tunggal demi tujuan melaksanakan ide soviet." Trotsky menyatakan bahwa «kerja... wajib bagi seluruh pelosok negeri, kewajiban bagi setiap pekerja adalah basis sosialisme " dan bahwa militerisasi kerja bukanlah langkah darurat. 

Dalam buku Perang, Komunisme dan Terorisme yang diterbitkan oleh Trotsky pada tahun itu, dia mengatakan, «Serikat -serikat hendaknya mendisiplinkan para pekerja dan mengajari mereka untuk menempatkan kepentingan-kepentingan produksi di atas kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mereka sendiri."

Dengan demikian, mustahillah untuk membedakan antara kebijakan-kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan kerja di masa kekuasaan Stalin.

Pemberontakan Pekerja

Barangkali kecaman yang paling pedas terhadap rezim-rezim Stalinis muncul setelah mereka melakukan pelibasan terhadap pemberontakan-pemberontakan pekerja, baik yang diketahui secara luas seperti di Berlin Timur pada 1953, di Hungaria pada 1956 dan di Cekoslovakia pada 1968 maupun yang skalanya lebih kecil, pemberontakan-pemberontakan yang kurang dikenal. Pemberontakan besar yang pertama seperti itu terjadi di masa kekuasaan Lenin dikarenakan adanya intimidasi berskala besar pada tahun 1921 di Kronstadt, sebuah pangkalan angkatan laut dan kota kecil dekat Petrograd.

Pemberontakan ini secara esensial terjadi ketika Kronstadt berupaya untuk secara demokratis memilih sebuah soviet, dan mengeluarkan serangkaian pernyataan yang menyerukan untuk kembali ke soviet-soviet yang demokratis serta kebebasan pers dan kebebasan bicara bagi partai-partai sosialis kiri." 

Upaya ini memenangkan dukungan bukan hanya dari massa pekerja dan pelaut di pangkalan itu, melainkan juga dari sebagian jajaran di partai Bolshevik. Respon kaum Leninis ketika itu brutal. Pangkalan Kronstadt digempur, dan banyak dari para pemberontak yang gagal melarikan diri dieksekusi. Kronstadt telah menjadi kekuatan penggerak untuk revolusi tahun 1917, dan pada 1921 revolusi mati bersama matinya Kronstadt.

Ada ciri-ciri lain yang lazim diterima sebagai karakter Stalinisme. Satu lagi yang cukup penting untuk diperhatikan adalah cara fitnah yang telah digunakan oleh organisasi-organisasi Stalinis sebagai senjata untuk melawan kelompok-kelompok kiri lainnya. Satu lagi yang lain adalah cara Stalin menulis ulang sejarah. Namun demikian, sekali lagi ini adalah turunan mendalam dari Leninisme. Mhakno, misalnya, diubah dari semula dielu-elukan oleh koran-koran Bolshevik sebagai «Sang Pembalas Kaum Putih " kemudian digambarkan sebagai seorang Kulak dan bandit.

Fitnah

Kaum Trotskyis di masa modern sekarang senang sekali mengulangi bentuk fitnah ini dengan disertai penggambaran Mhakno sebagai seorang yang anti-Semit. Namun demikian, sejarawan Yahudi, M. Tchernikover, mengatakan: «Tak bisa dipungkiri bahwa, di antara semua tentara, termasuk Tentara Merah, kaum Makhnovis-lah yang berlaku paling baik terhadap penduduk sipil pada umumnya, dan penduduk Yahudi pada khususnya. " 

Kepemimpinan kaum Makhnovis berisikan orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang ingin berorganisasi dengan cara ini, ada detasemen-detasemen yang khusus untuk orang Yahudi. Peran yang dimainkan oleh kaum Makhnovis dalam menaklukkan kaum putih telah dihapuskan dari sejarah oleh setiap sejarawan Troskyis, tetapi beberapa sejarawan lain menganggap bahwa kaum Makhnovis memainkan peran yang jauh lebih menentukan ketimbang Tentara Merah dalam mengalahkan Wrangel. 

Kronstadt memberikan satu contoh lagi mengenai bagaimana Lenin dan Trotsky menggunakan fitnah untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Keduanya berupaya menggambarkan pemberontakan tersebut sebagai diorganisir dan dipimpin oleh kaum putih. Pravda edisi 3 Maret 1921 menggambarkan pemberontakan Kronstadt sebagai «Sebuah skenario baru kaum Putih.... yang diperkirakan-dan tak ragu lagi memang disiapkan-oleh kaum kontra-revolusi Perancis. " Lenin, dalam laporannya kepada Kongres ke-10 Partai pada tanggal 8 Maret, mengatakan, «Para jendral Putih, kalian semua tahu, memainkan peran besar dalam hal ini. Ini sepenuhnya terbukti. " 

Namun demikian, bahkan Isaac Deutscher, penulis biografi Trotsky, mengatakan dalam The Prophet Armed: «Kaum Bolshevik menuduh orang-orang Kronstadt sebagai para pendurhaka kontra-revolusioner yang dipimpin oleh seorang jendral Putih. Tuduhan ini nampak tak berdasar. " 

Menulis Ulang Sejarah

Beberapa orang Trotskyis di era modern ini mengulangi cara-cara memfitnah orang lain, misalnya Brian Pearce (sejarawan Liga Buruh Sosialis di Inggris) yang berusaha menyangkal bahwa hal seperti itu pernah terjadi: «Tidak ada pretensi yang dibuat dalam pernyataan bahwa para pendurhaka Kronstadt adalah Garda Putih. " Fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa, satu-satunya jendral Tsaris yang ada di kubu pertahanan ditempatkan di sana sebagai komandan oleh Trotsky beberapa bulan sebelumnya! Biarlah kita serahkan kata-kata terakhir tentang hal ini kepada para pekerja Kronstadt: «Kawan-kawan, jangan biarkan dirimu disesatkan. Di Kronstadt, kekuasaan ada di tangan para pelaut, serdadu merah dan para pekerja revolusioner. " 

Ada ironi dalam fakta bahwa taktik-taktik fitnah dan menulis ulang sejarah, sebagaimana yang dilakukan secara sempurna oleh kaum Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin, kemudian digunakan dengan efek serupa terhadap kaum Trotskyis. Trotsky dan para pengikutnya dituduh sebagai «Fasis» dan agen imperialisme internasional. Mereka hendak dicoret dari sejarah revolusi. Kendati demikian, sekarang ini para pengikut Trotsky, yakni kaum Leninis terakhir yang tersisa, menggunakan taktik-taktik yang sama dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Maksud dari artikel ini adalah untuk memancing banyak perdebatan yang diperlukan di kalangan kiri Irlandia tentang watak Leninisme dan bagaimana revolusia berjalan ke arah yang buruk. Konteks ambruknya Eropa Timur membuat semakin mendesak saja bagi perdebatan ini untuk bergerak melampaui kebohongan-kebohongan lama yang itu-itu juga. Kalau Leninisme terletak di jantung Stalinisme, maka organisasi-organisasi yang menganut ajaran Lenin berdiri untuk kembali membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Siapapun dalam sebuah organisasi Leninis yang tidak menanggapi hal ini secara serius berarti persis sama buta dan tersesatnya dengan semua anggota partai komunis yang menganggap bahwa Uni Soviet merupakan sebuah negeri sosialis sampai hari kejatuhannya