VIVAnews – Kepada Ikhwanul Muslimin, kita seharusnya berterima kasih. Berpuluh tahun lampau, organisasi yang lahir nun di Bahariah Mesir itu, begitu bersemangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Adalah Hassan Al Banna, pendiri organisasi itu yang berkali-kali mendesak Belanda meninggalkan Indonesia.
Dan mereka tidak sekedar berpekik. Ketika kemerdekaan kita hendak direngut kembali 1945, Hassan Al Banna giat melobi pemerintah Mesir. Melobi pemerintah sejumlah negara Arab agar mengakui negara baru Indonesia. Pengakuan itu penting demi mengunci Belanda di forum-forum Internasional.
Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna (kiri) bersama H Agus Salim (tengah)
Di Kairo Hassan Al Banna juga menerima
sejumlah pejuang kemerdekaan yang datang dari Jakarta. Tidak susah
menemukan foto masa lampau itu, di mana Hassan Al Banna menerima Haji
Agus Salim, menerima Sjahrir dan sejumlah tokoh yang aktif dalam
perjuangan kemerdekaan.
Ikhwanul Muslimin bahkan pernah menggelar demonstrasi besar-besar di
Mesir dan menyerukan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Dan juga
karena lobi mereka, Mesir kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia.
Bung Syahrir (kiri) dan Mr Nazir (kedua dari kiri) menemuni Hasan Al Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin
Menurut catatan Wikipedia.com, Mesir adalah negara pertama yang secara de facto
mengakui kemerdekaan Indonesia. Meski saat itu masih dalam status
belum sepenuhnya merdeka –Mesir merdeka penuh 18 Juni 1953– pengakuan
negeri itu mendorong sejumlah negara lain memberi pengakuan yang sama
dan melempangkan jalan Indonesia di dunia diplomasi.
Indonesia dan Mesir kemudian merdeka, dan punya sejarahnya
sendiri-sendiri. Berganti rejim, berganti pemerintahan dengan
dinamikanya masing-masing.Apakah gerakan model Ikhwanul Muslimin itu kemudian berkembang di dunia, termasuk di Indonesia?
Menurut Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Ali Munhanif, penyemaian pemikiran Ikhwanul Muslimin terjadi pada 1970-an, terutama karena pemerintahan sejumlah negara sudah mulai berwatak otoriter.
Ikhwanul Muslimin, katanya, populer sebagai referensi perlawanan gerakan oposisi terhadap negara di bawah pemimpin yang otoriter. Di Indonesia di bawah Soeharto, Zia ul Haq di Pakistan, dan Mesir di bawah Anwar Sadat yang kemudian dilanjutkan Husni Mubarak.
Buku-buku karya pemikir Ikhwanul Muslimin, katanya, banyak yang diterjemahkan dan dijadikan referensi pergerakan para aktivis kampus pada era tahun 1980-an.
“Buku-buku itu menginspirasi anak-anak muda di kampus untuk berkiblat pada gerakan-gerakan Islam transnasional,” kata peraih Ph.D di Departemen Ilmu Politik Mc Gill University, Montreal, Kanada, itu.
Dan setelah kejatuhan Husni Mubarak di Mesir, Ikhwanul Muslimin menang lewat proses pemilu yang sangat demokratis. Mohammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin menjadi presiden.
Celakanya ekonomi tak kunjung membaik, oposisi memprotes cara dia memimpin dan Mursi kemudian ditumbangkan oleh militer negeri itu. Tapi situasi Mesir tak kunjung membaik.
Dunia terbelah dengan kejatuhan Mursi itu. Ada yang mendesak agar kursi presiden dikembalikan kepada Mursi dan banyak pula yang menampik Mursi kembali. Bagaimana Indonesia melihat kejatuhan Mursi?
Menurut Ali Munhanif, ada dua pandangan yang mempengaruhi Muslim Indonesia menyikapi krisis politik di Mesir itu. Pertama, menjadikan kasus tumbangnya Mursi sebagai pelajaran bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi jauh lebih penting daripada kebijakan yang sifatnya ideologis.
Kedua, ada juga gerakan Islam yang menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir bakal menjadi rumus umum bahwa kelompok-kelompok sekuler didukung oleh militer selalu tidak menghendaki kelompok Muslim memimpin negara.
Muslim Indonesia, kata Ali, mayoritas memandang yang pertama. Dengan demikian, lanjutnya, kecil kemungkinan lembaga di Indonesia yang terinspirasi model gerakan Ikhwanul Muslimin akan menggalang dukungan terhadap Mursi secara terbuka. Sebab, kalau mereka melakukan itu justru menjadi kontra produktif, selain juga karena lebih berkonsentrasi menjelang 2014.
Ali memberi catatan bahwa terjungkalnya Mursi dari kursi kekuasaan harus dipahami para pemimpin umat Islam sebagai kesalahan Mursi sendiri. Kebijakan Mursi dalam menyusun kabinet, dalam mengedepankan konstitusi, serta dalam proses-proses perubahan, membuat kekuatan militer di sana tidak sabar.
Di Indonesia
Terlepas dari apa yang terjadi di Mesir, kelompok apa saja di Indonesia yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin?
”Di Indonesia sebetulnya tidak banyak. Pertama adalah PKS, kemudian HTI. Meskipun mereka tidak menamakan diri sebagai partai. Itu keliru karena Hizbut itu artinya partai. Hizbut Tahrir artinya partai pembebasan,” kata Ali.
Tapi Ketua DPP PKS, Agoes Purnomo, membantah bahwa Ikhwanul Muslimin dan PKS sama. Ikhwanul Muslimin, katanya, besar dan berkembang di Mesir, sementara PKS di Indonesia.
”Kalau Ikhwanul Muslimin sistem kaderisasinya lebih ketat. Kalau persamaannya adalah dari segi doanya dan wiridnya sama,” ujar caleg PKS di daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu.
Bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Menurut Juru Bicara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, sejumlah kalangan memang menilai lembaganya punya hubungan khusus dengan gerakan keislaman yang tumbuh di negeri Mesir itu.
“Bahwa Hizbut Tahrir itu adalah gerakan yang didirikan oleh Syekh Taqiyudin al-Nabhani banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin,” kata Yusanto ditemui VIVAnews di Crown Palace, Jakarta, Selasa 16 Juli 2013.
“Bahkan ada yang mengatakan bahwa HTI itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Nah terhadap anggapan itu, kami katakan itu tidak benar.”
Yusanto mengakui ada sejumlah kesamaan antara HTI dan Ikhwanul Muslimin pada unsur-unsur ataupun simbol yang diusung. Tapi, dia melanjutkan, sisi konsepsi dan pemikiran keduanya banyak yang berbeda. Meskipun, HTI tidak bisa mengklaim benar-benar steril dari pengaruh Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin, kata Yusanto, didirikan Hasan al Banna pada 1928 setelah runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki.
Sementara, HTI didirikan oleh Taqiyudin pada 1953. Taquyudin memang pernah kuliah di al Azhar Mesir, tapi, kata Yusanto, “Dia tidak pernah ikut Ikhwanul Muslimin. Juga tidak berinteraksi dengan Hasan al Bana. Itukan rentang waktu yang berbeda.”
Perbedaan yang mencolok di antara keduanya, lanjut Yusanto, adalah dalam memandang demokrasi. Ikhwanul Muslimin mengalami metamorfosis dari tahun ke tahun dan akhirnya menerima dan terlibat dalam sistem demokrasi. Sesuatu yang di masa Hasan al Bana tidak dilakukan.
“Di masa Hasan al Bana, kritik terhadap demokrasi itu sangat keras. Bahkan Hasan al Bana itu mengharamkan partai politik. Melarang mengikuti pemilu dan segala macam. Jadi pokoknya jauhlah dari kebiasaan politik. Sesuatu yang sekarang ini tidak dilakukan (HTI). Artinya beda sekali dengan Ikhwanul Muslimin,” papar Yusanto.
Jalan Keluar
Yusanto menjelaskan bahwa masalah yang sesungguhnya terjadi di Mesir bukanlah soal pribadi presiden, yang dilengserkan lalu diganti orang lain. Masalah sesungguhnya terletak pada rejim secara keseluruhan dan konstitusi yang diterapkan.
Itu sebabnya, lanjut Yusanto, “Hizbut Tahrir menyerukan untuk menjadikan kesetiaan hanya karena Allah, guna menegakkan syariah dan menguatkan agamanya.”
Sementara Agoes Purnomo dari PKS menegaskan bahwa Mursi dan Ikwanul Muslimin menang secara demokratis dalam Pemilu. Seharusnya kalau mengalahkan harus dengan cara yang demokratis juga. “Peristiwa kudeta itu adalah kejahatan terhadap demokrasi,” kata Agoes Purnomo.
Ikwanul Muslimin di Mesir, katanya, sudah biasa dirundung peritiwa seperti itu. Sejak tahun 60-an, 80-an dan 90-an mereka pernah mengalami situasi politik seperti sekarang ini. “Jadi sudah tidak kaget lagi mereka atas kejadian itu.”
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, menilai bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di Mesir adalah mengembalikan kekuasaan kepada Presiden Mursi dan Ikwanul Muslimin, yang telah dirampas secara paksa.
Semua kekuatan harus duduk bersama. Jalan ini harus ditempuh, sebab jika tidak, kekacauan politik di Mesir bisa menular ke negara-negara demokratis baru di sekitarnya.
Indonesia, kata Mahfudz, harus mengambil peran mencari jalan keluar dari krisis itu. “Sebab selama ini pengalaman demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan oleh negara-negara yang sedang mengalami Arab Spring,” kata Ketua Komisi I DPR Bidang Luar Negeri itu.
Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir, tidak akan berpengaruh terhadap Indonesia. ”Pengaruhnya secara langsung tidak ada,” kata Mardani Ali Sera. PKS, katanya, hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Mesir. “Tak ada yang khusus,” katanya.
copas dari sini
PS. Saking eratnya hubungan Indonesia – Mesir, nama Presiden RI pertama, Soekarno diabadikan menjadi nama jalan di Ibukota Mesir. Cekidot Ahmed Soekarno Street di Kairo, Mesir
